Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan dua institusi penegak hukum KPK dan Polri sama-sama punya cita-cita besar yaitu dapat membarantas korupsi di negara ini. Untuk itu kerja sama keduanya penting supaya bangsa ini dapat memastikan tujuan itu tercapai.

“Pesan saya mereka itu perlu duduk bersama dengan pemikiran yang sama, bagaimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi bisa terkoordinasi dengan baik. Itu prinsipnya jadi nggak usah adu kuat,” ujarnya kepada Wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/12).

Ia mengakui diwaktu lalu kepolisian tidak dipercaya publik sehingga dipandang perlu membentuk KPK. Namun politisi Partai Demokrat ini mengingatkan aparat bhayangkara ini sudah berjanji untuk melakukan reformasi dan pembersihan internal mereka. “Artinya kita jangan suudzon seolah KPK yang terbaik, lalu polisi tidak bisa dipercaya, tentu jangan begitulah,” lanjutnya.

Pada bagian lain ia juga meminta segenap pihak jangan memperuncing keadaan agar penanganan kasus dapat mencapai kemajuan. Lembaga kepolisian menurutnya perlu benar-benar dibersihkan, siapapun yang tersangkut kasus korupsi simulator uji SIM harus dapat dijaring dengan aturan perundang-undangan yang ada.

“Saya normatif saja, bagaiman korupsi bisa diberantas. Apabila pilihan joint investigation dianggap dapat menjadi solusi, tidak masalah,” tandasnya. Ia berharap dengan kerja sama itu Polri dapat meminjamkan tersangka-nya kepada KPK.

Seperti diberitakan, KPK dan Polri sama-sama menangani kasus korupsi simulator uji SIM tahun anggaran 2011. Dalam proyek senilai Rp.196,8 miliar itu ditemukan dugaan kerugian negara sekitar Rp.100 miliar. Sejauh ini dua tersangka yang ditetapkan KPK telah ditahan Polri yakni Brigjen Pol Didik Purnomo Wakakorlantas Polri non aktif dan Budi Susanto, Presiden Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. (iky)foto:wy/parle